Perbincangan MPR Soal Virus Corona Dan Kota Yang Di Lockdown

Covid-19
Spread the love

Rapat antara Pimpinan MPR dan Presiden terkait Corona dan tidak melakukan Lockdown sudah tepat.  Pemerintahan tidak boleh tergesa – gesa dalam menetapkan status darurat nasional di negara. Rapim MPR RI juga menilai, kehidupan warga di seluruh provinsi dan kabupaten di indonesia tidak boleh di guncang oleh penetapan status darurat nasional Covid 19.

Langkah Presiden dalam Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan membetuk Tim Reaksi Cepat Penanganan Sebaran Pandemi virus Corona/Covid 19, Presiden juga menerbitkan Keppres nomor 7 di tahun 2020, sehingga suasana kondusif tetap terjaga, Ujar ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai Rapat Pimpinan MPR RI di jakarta.

Bukan tidak mungkin penetapan status darurat nasional justru lebih berdampak pada eskalasi dan penyebarluasan rasa takut ke puluhan provinsi, ratyusan kabupaten, puluhan kota lainnya, dan puluhan ribu desa. Sebab konsekusnsi status darurat nasional bisa melebar ke mana-mana. karena itu, pendirian Presiden pun sudah tepat dan sangat bijakasana untuk tidak segera merespons rekomendasi WHO tentang penetapan darurat nasional,

Dalam konteks Indonesia sebagai negara besar dengan ribuan pulau,k penetapan darurat nasional karena Virus Corona (nCoV-19) bisa menimbulkan konsekuensi sangat serius. Sebab, ada ribuan pulau di Indonesia yang mencakup 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. pun ada wilayah administrasi setingkat desa yang jumlahnya sekitar 84.000.

Pasti semua orang tahu bahwa dinamika kehidupan saat ini di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota serta puluhan ribu desa, tidak sama seperti dinamika terkini di sejumlah kota besar di jawa yang dihantui penyebaran Covid-19 itu. Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menyatakan berdasarkan jumlah kota sebaran pasien Covid-19, Darurat nasional Corona jelas tidak relevan dan tidak ada urgensinya.

Pemimpin MPR RI juga mengingatkan agar semua anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Kegiatan-kegiatan di lingkup MPR RI, seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, audiensi atau rapat-rapat yang melibatkan banyak orang akan ditunda sementara. Namun, aktivitas di kesekjenan tetap akan berjalan dengan pengaturan khusus.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*